Manajemen Risiko bukan sekadar jargon atau formalitas, melainkan kewajiban yang harus diterapkan secara sistematis, terukur, dan terintegrasi di setiap level pemerintahan.
Pelatihan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir sebagai fondasi manajerial, untuk menopang tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah, membuka pelatihan tersebut pada Senin (22/9/2025). Diharapkan melalui penerapan manajemen risiko, birokrasi Jawa Barat akan mampu mengambil keputusan lebih cepat, mengantisipasi berbagai gangguan, serta memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance. Sehingga birokrasi akan selalu adaptif, responsif, dan tahan terhadap berbagai dinamika lingkungan strategis.
"Tercatat 42 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi peserta pelatihan, yang dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 25 September 2025, dengan metode Blended Learning." Disampaikan Kabid PKTU, Asep Riyanto saat memberikan laporan.
Jadikan pelatihan ini momentum untuk memperkuat komitmen moral, membangun integritas, dan menumbuhkan budaya sadar risiko di setiap unit kerja.*****AB
Penulis: Aisah
