BPSDM Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan BPSDM Hukum Kementerian Hukum RI menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Tahun 2026, Aula Kujang BPSDM Jabar, Selasa (12/5/2026).
Pelatihan ini dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum RI, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Gusti menegaskan, pembangunan sumber daya manusia unggul dan adaptif menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, analis hukum memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, meminimalkan sengketa hukum, serta menghadirkan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan peran analis hukum harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, kemajuan, dan pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat, serta berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal Sunda.
Ia mendorong peserta menjadi ASN dan analis hukum yang tangguh, inovatif, dan berjiwa pengabdian, serta mampu menghadirkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat menuju Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, menyampaikan, pelatihan akan dilaksanakan secara daring selama 36 hari, mulai 11 Mei hingga 29 Juni 2026, dan diikuti 30 Pejabat Fungsional Analis Hukum dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemdaprov Jawa Barat.
Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir ASN yang profesional, adaptif, dan memiliki kemampuan analisis hukum yang berkualitas guna mendukung kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan berdampak bagi masyarakat.*****AB
Penulis: Aisah
